loading…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai pengganti Pajak Hiburan (PB1) (Foto. Dok. Freepik)
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyatakan perubahan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
Ia juga menerangkan skema PBJT ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Sebelumnya, Pajak Hiburan (PB1) dikenakan dengan tarif yang bervariasi, bahkan bisa mencapai 75% untuk sektor hiburan malam. Tarif ini dinilai terlalu membebani pelaku usaha.
Objek dan Tarif Pajak yang Disatukan
Adapun PBJT ini mencakup lima objek pajak utama, yaitu: