SUKABUMI – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Didin Syarifudin, menyebutkan banyak pejabat eselon III saat ini sudah memenuhi syarat untuk naik ke jenjang jabatan eselon II. Kondisi ini diyakini akan membuat seleksi terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) semakin kompetitif.
Sejumlah posisi strategis segera dibuka. Empat JPTP yang akan dilelang antara lain Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala BKPSDM yang akan kosong per 1 Oktober mendatang. “Wali Kota Sukabumi memberi sinyal akan ada mutasi eselon II. Bagi yang kinerjanya kurang baik, siap-siap dievaluasi,” ungkap Didin kepada wartawan, belum lama ini.
Dia menjelaskan, evaluasi pejabat dilakukan dengan sistem siklus pendek, yakni setiap tiga hingga enam bulan sekali. Indikatornya meliputi capaian dokumen perencanaan, kecepatan pengisian jabatan kosong, hingga tingkat kehadiran pegawai yang kini dipantau melalui absensi android. “Kalau di PSDM, misalnya indikatornya jabatan kosong bisa terisi 80 persen,” bebernya.
Menariknya, jabatan Kadinkes dapat diisi oleh dokter sesuai regulasi. Sementara untuk Kadisdikbud dijabat oleh mantan guru yang sudah menduduki jabatan eselon III juga berpeluang ikut seleksi. “Untuk pimpinan rumah sakit, syaratnya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang punya kompetensi manajemen rumah sakit. Bisa dokter, dokter gigi, atau dokter spesialis,” jelasnya.
Merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 49 Tahun 2016. Didin menegaskan, filosofi mutasi bukan semata menggusur pejabat, tetapi menempatkan orang dengan kinerja terbaik di posisi yang lebih strategis. “Kalau kinerjanya sangat bagus, justru dibutuhkan untuk membangun perangkat daerah lain yang lebih besar,” tegasnya.
Dia menepis, anggapan bahwa rotasi jabatan bisa dipengaruhi faktor kedekatan dengan pimpinan. Menurutnya, kualitas SDM aparatur di Sukabumi cukup mumpuni, sehingga persaingan dalam seleksi nanti akan lebih sehat. “Saya optimistis, dalam open bidding nanti akan banyak calon kompetitif,” ujarnya.
Lebih jauh, Didin menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses seleksi. “Masyarakat berhak tahu tahapan dan hasil seleksi, agar kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga. Prinsipnya keterbukaan. Siapa pun yang terpilih nanti, harus benar-benar yang terbaik sesuai aturan dan kebutuhan organisasi,” tukasnya. (Bam)