RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen mengatur tata ruang di Jawa Barat selaras dengan alam. Hal itu menjadi landasan upaya mencegah bencana alam di Jabar.
Komitmen tersebut diungkapkan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam beberapa kesempatan, salah satunya saat Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, pada 15 Mei 2025.
Menurutnya, tata ruang di Jabar saat ini kacau karena mengadopsi pendekatan politik, bukan konservasi alam.
Baca Juga:KDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak ‘Bau Kencur’, Ternyata Gegara IniKDM Puji Lucky Hakim yang Lepas Ular di Sawah, Minta Kembangkan Burung Hantu
Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung pun kehilangan hutan dan laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau.
Tata ruang Jabar juga dinilai tumpang tindih. Terdapat daerah yang menjadi destinasi wisata, tapi juga berlangsung kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap tata ruang Jawa Barat.
“Buat tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah,” ujar KDM.
Lebih detail, ia menjelaskan, tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri, permukiman dan pembangunan lain. Namun kelestarian alam tetap harus dijaga, seperti hutan dan mata air.
“Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering,” ucapnya.
Di hadapan DPRD Jawa Barat, KDM juga sempat mengungkapkan keresahannya terhadap tata ruang Jabar. Kesalahan menata ruang telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektare.
Hilangnya kawasan hijau paling luas terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Perkebunan telah berubah menjadi kawasan pariwisata, permukiman, dan perhotelan.
Baca Juga:Gempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih DahsyatGelombang Tsunami Rusia Sudah Sampai Jepang, BMKG: Sampai di Indonesia Pukul 14.52 WITA
Mengetahui masalah tersebut, KDM berencana mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Jabar pada tahun ini.
“Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan,” kata KDM.
Ia menginstruksikan OPD terkait untuk mendapatkan detail tata ruang Jabar yang telah dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Menurutnya, Hindia Belanda telah membuat tata ruang Jabar yang selaras dengan alam. Hal itu patut menjadi rujukan dalam merevisi tata ruang Jawa Barat.