JAKARTA – Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa Kongres Persatuan PWI akan diselenggarakan di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 29-30 Agustus 2025 mendatang.
Namun, menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, kini mencuat isu atau seolah-olah ada intervensi dari pemerintah. Pasalnya, Kongres Persatuan PWI ini akan menggunakan fasilitas (tempat) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Padahal, menurut Hendry Ch Bangun -yang digadang maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum PWI- tempat (BPPTIK) tersebut hanya bentuk dukungan fasilitas dari pihak Komdigi, dan bukan campur tangan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Hendry, dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Sukabumi, pada Jumat (22/8/2025).
Hendry pun menyebut, diduga ada pihak atau oknum yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu adalah ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI Pusat lima tahun ke depan.
“Saya dapat laporan, ada yang bilang bahwa calon ‘X’ harus didukung,.karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ungkapnya.
Hendry yang pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pers pada 2019-2022 lalu, menambahkan, dari hasil pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah, dipastikan tidak ada arahan resmi. “Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” ujarnya.
Tak hanya itu, sambung Hendry, tekanan juga diduga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Bahkan, sejumlah Ketua PWI Provinsi “ditekan” atasan mereka di grup media itu agar memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan (PWI),” tandas Hendry.
Ia mengingatkan, bahwa urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang memilih dengan bebas tanpa tekanan pihak manapun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kongres Persatuan PWI rencananya akan dihadiri utusan dari 38 provinsi, termasuk cabang khusus Solo, untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. Agenda ini menjadi krusial setelah muncul PWI versi KLB (Kongres Luar Biasa) yang menimbulkan kesan dualisme.
Sehingga membuat organisasi wartawan (PWI) tertua dan terbesar di Tanah Air ini terbelah, dan menyulitkan terhadap organisasi dengan lebih 30 ribu anggota menjalankan program kerja. (Ron/Ril)