Disetujui, APBD Perubahan Jabar 2025 Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pendidikan BOKEP CERITA

Perhatikan tautan cepat luar biasa untuk halaman web kami! 🚀
– Cek keuangan di https://pupr.cirebonkab.go.id/pendapatan/ 📊
– Jelajahi teknologi di https://pupr.cirebonkab.go.id/teknologi/ 💡
– Temukan LAKIP di https://pupr.cirebonkab.go.id/lakip/ 📑
#PUPR #Cirebon #Berita Mutakhir

Reporter:
Moh Junaedi|

Editor:
Rusdi Polpoke|

Senin 11-08-2025,22:01 WIB

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Raperda tentang APBD Perubahan Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin 11 Agustus 2025.-Rizal FS-Biro Adpim Jabar

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan total pendapatan naik Rp94,95 miliar menjadi Rp31,09 triliun.

Perubahan ini diiringi penyesuaian belanja daerah yang meningkat Rp1,16 triliun, terutama untuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menyampaikan Nota pengantar Gubernur perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, di Kota Bandung, Senin 11 Agustus 2025.

Erwan menjelaskan, tambahan pendapatan berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64,42 miliar menjadi Rp19,37 triliun, serta peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp30,52 miliar menjadi Rp11,70 triliun. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap sebesar Rp23,19 miliar.

“Rencana belanja daerah juga disesuaikan, dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun atau naik Rp1,16 triliun.”

“Belanja modal menjadi sektor dengan peningkatan terbesar, dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun, atau naik 172,78 persen,” ujar Erwan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menambahkan, peningkatan belanja modal didistribusikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pertama, di dinas yang menangani pembangunan jalan dan jembatan. Kedua, di Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan unit sekolah baru. Selain itu, di Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya,” kata Herman.