BANDUNG – Saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu 17 Agustus 2025. yang diikuti oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) serta para tamu undangan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyampaikan hal pentingnya. Menurut KDM -panggilan akrab- Kang Dedi Mulyadi, bahwa semua harus dapat memahami kemerdekaan sebagai upaya pemerintah menjaga sendi dasar negara demi kepentingan rakyatnya.
Kemerdekaan juga harus dipahami/ dimaknai sebagai upaya pembebasan negara terhadap berbagai problem yang dialami oleh warga/masyarakat sekaligus upaya negara untuk menjaga negaranya.
“Artinya, negara harus menjaga alam dan lingkungannya sebagai sendi dasar bagi membangun nilai-nilai masa depan,” ujar KDM dikutip melalui laman Pemprov Jabar, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, masa depan tidak dapat dibangun dengan kerusakan, melainkan dengan keutuhan, terutama keutuhan lingkungan dan alam. “Saya terjemahkan sebuah kerangka fundamen tentang perubahan tata ruang yang radikal agar mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam,” jelasnya.
KDM juga menyampaikan negara harus radikal dalam mengubah sistem anggaran untuk keberpihakan pada kepentingan pendidikan dan kesehatan warganya. Hal tersebut, merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat Indonesia.
“Tadi sudah saya paparkan kerangka kerja yang harus dibangun, dan kita secara konsisten mewujudkan itu dalam rencana pembangunan yang dibangun melalui Pemdaprov Jabar. Kita bisa lihat dari postur anggaran yang hari ini sudah kita sahkan,” paparnya.
Untuk itu, lanjut KDM, Kabupaten/ Kota harus terus mendapat koreksi oleh pihak Provinsi terhadap berbagai kebijakan anggaran yang belum berpihak pada kepentingan dasar masyarakat.
KDM mencontohkan adanya sekolah yang roboh, jalan yang rusak, sarana air bersih yang belum terpenuhi, hingga listrik yang belum mengalir, sebagai sendi dasar yang perlu dipenuhi melalui pola sinergi.
“Jadi, Bupati, Walikota dan Gubernur bersama-sama membahas anggaran, sehingga saling mengisi satu sama lain dan saling terbuka. Itu harus menjadi belanja modal,” tegas KDM.
“Modalnya, harus kepentingan yang memiliki efek multilayer, efek ekonomi bagi semua warga. Nah ini kan sinergi, dan termasuk juga harus peka terhadap yang terjadi dilingkungan masyarakat dan sekitarnya ” tandasnya. (Ron/Hms)